Press Release

Prioritas Pembangunan Jawa Tengah

yang tidak mendapat Prioritas Penjelasan

Secara umum laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 2 Maret 2010, cukup memadai karena informasinya relative lengkap, antara lain berisi misi Gubernur beserta penjelasan pencapaiannya. Kemudian misi tersebut dijabarkan dalam bentuk sasaran yang dirinci lagi dalam bentuk Prioritas Pembangunan Jawa Tengah yang meliputi :

1. Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan,

2. Penguatan daya tahan ekonomi yang terdiri dari pengembangan ketahanan pangan, agrobisnis dan agro industri.

3. Anti korupsi, reformasi birokrasi dan pemantapan demokrasi.

FPPP setuju dengan tiga prioritas pembangunan tersebut, namun dalam LKPJ-nya Saudara Gubernur kurang menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan tiga prioritas pembangunan tersebut. Mestinya saudara gubernur menjelaskan aspek-aspek prioritas tersebut. Misalnya, setidaknya dijelaskan secara singkat tentang kuantitas sasaran pembangunan yang menjadi prioritas, jumlah anggaran yang mendukungnya, ukuran keberhasilannya, indeks kepuasan masyarakat desa yang menjadi subyek pembangunan pedesaan dan sebagainya. Sehingga dengan penjelasan seperti ini anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai wakil rakyat akan mengetahui seberapa jauh kuantitas prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh saudara Gubernur tersebut telah tercapai dan yang belum tercapai.

Dengan kata lain prioritas pembangunan yang seharusnya mendapat banyak sorotan dan penjelasan dari saudara gubernur, justru kurang mendapat keterangan. Kurangnya penjelasan terhadap hal tersebut juga mengakibatkan masyarakat kurang mengerti tentang prioritas pembangunan Jawa Tengah. Yang pada akhirnya masyarakat kurang memahami apa yang dikerjakan oleh Pemprov.

Di sektor pertanian saudara Gubernur menjelaskan tentang produksi gabah, jagung, kedelai dan surplus beras, namun sayang tidak menjelaskan tentang peningkatan kesejahteraan petani yang diukur misalnya dengan kenaikan daya beli. Karena selama ini kenaikan produksi tidak identik dengan kesejahteraan mengingat para petani sering memperoleh harga yang jelek di saat panen dan membeli dengan harga mahal disaat paceklik.

Selanjutnya saudara gubernur menjelaskan bahwa sektor ini (pertanian) memberi kontribusi sebesar 19,7% pada PDRB Jateng 2009. Menurut FPPP, kontribusi sebesar angka tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini yang besarnya mencapai angka 50% lebih. Perbandingan tersebut mengandung arti bahwa kontribusi sebesar 19,7% sangat tidak berarti terhadap peningkatan kesejahteraan para petani. Juga mengandung arti bahwa pembangunan pedesaan (yang identik dengan masyarakat tani) yang dicanangkan oleh saudara Gubernur sebagai proritas pembangunan kurang berhasil. Apalagi kalau diukur dengan rata-rata indeks nilai tukar petani (NTP) yang hanya naik sebesar 0,26. Kenaikan yang tidak banyak berarti dibanding dengan angka inflasi barang-barang industri dan jasa yang dikonsumsi para petani.

Di bidang kesehatan, saudara Gubernur menerangkan tentang peningkatan derajat kesehatan masyarakat. FPPP mengakui kondisi tersebut, namun RSUD sebagai alat Pemprov untuk memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih dirasakan kurang optimal pelayanannya dibanding rumah sakit swasta. RSUD belum menjadi rujukan utama bagi masyarakat kelas menengah keatas untuk berobat ditempat tersebut. Bandingkan dengan sekolah negeri dari SD sampai Perguruan Tinggi yang menjadi tujuan utama bagi masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya.

Berkaitan dengan pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS), FPPP mohon agar dipercepat realisasinya, mengingat JJLS tersebut sangat vital dalam menopang pembangunan ekonomi masyarakat Jateng wilayah selatan yang selama ini terisolasi.

Realisasi konstruksi sampai dengan akhir 2009 baru mencapai 10,7% (22,29 km dari 212,25 km).

Semarang, 2 Maret 2010

Drs. Alfasadun, MM. Akt

Sekretaris FPPP DPRD Jateng