Halaqoh Ulama

REKOMENDASI
HALAQOH/MUSYAWARAH ULAMA MPW PPP
PROVINSI JAWA TENGAH
Magelang, 13 Pebruari 2010

Bismillahirrahmanirrahim

Realitas keragaman agama yang ada di Indonesia merupakan sunnatullah yang perlu dipahami bersama. Keragaman itu makin memperkaya khasanah kehidupan kebangsaan kita sebagai sebuah bangsa yang plural. Namun sekarang ini, kami melihat adanya dinamika kehidupan keagamaan yang mengkhawatirkan ummat Islam Indonesia khususnya dengan adanya kemunculan sejumlah faham, aliran atau pandangan serta gerakan yang mulai mengganggu dan mengusik ketenangan ummat Islam sebagai bagian bangsa Indonesia menyusul adanya gugatan oleh sekelompok orang kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama.

Oleh karena itu, Forum Halaqoh Ulama PPP Jawa Tengah memandang perlu memberikan pandangan dan rekomendasi kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara yang memiliki kemajemukan (pluralitas) baik dari Suku, Ras, Adat dan Agama sebagai suatu kondisi atau realitas sosial yang ada sejak berdirinya Negara ini. Karena itu hubungan yang saling toleransi perlu terus dikembangkan antaranak bangsa dan antar ummat beragama sepanjang tidak mencampuradukkan atau menyamakan pandangan keagamaan (sinkretisme) antara satu dengan yang lain.

2. Demi menjaga ketenangan, kenyamanan dan keharmonisan hubungan intern ummat beragama, antar ummat beragama dan ummat beragama dengan pemerintah, maka kami mengusulkan kepada pemerintah untuk senantiasa melakukan pencegahan serta melakukan tindakan yang tegas terhadap setiap pandangan, atau aliran atau faham yang cenderung menghina, melecehkan dan atau merendahkan martabat suatu agama yang sudah diakui secara resmi oleh negara.

3. Demi menjaga kerukunan antar sesama ummat serta keutuhan negara dari ancaman konflik sosial horisontal, yang mengarah pada ancaman disintegrasi bangsa, maka kami minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan gugatan uji materi yang disampaikan sekelompok masyarakat terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan agama.

4. Bahwa sejalan dengan pemikiran dan kesepakatan oleh para pendiri bangsa (the founding fathers) kita, bahwa NKRI adalah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kami memahami bahwa NKRI memang bukanlah negara agama tetapi Negara yang mendasarkan diri pada nilai-nilai agama serta memberikan pengakuan dan tempat yang tinggi kepada agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam sila-sila Pancasila dan konstitusi kita. Karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap munculnya faham atau pemikiran ateis yang berlawanan dengan konstitusi kita itu.

5. Kami menghimbau kepada segenap ummat Islam Indonesia untuk terus berhati-hati dan mewaspadai munculnya banyak faham, aliran atau pandangan yang menyimpang dari ajaran Islam serta faham lain yang memanipulasi atau mengatasnamakan Islam, tetapi sebenarnya justru akan mendangkalkan, menghancurkan serta menyesatkan aqidah ummat Islam.

Demikian pandangan dan rekomendasi ini agar bisa dijadikan masukan bagi Mahkamah Konstitusi. Semoga Allah senantiasa meridloi langkah kita bersama.

Amin ya Robbal Aalamiin.

Rangkaian Harlah PPP ke-37

Harlah PPP ke-37 pada tanggal 5 Januari 2010 diperingati oleh DPW PPP Jawa Tengah dengan melakukan serangkaian acara. 2 kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Bakti Sosial di Yayasan Khusnul Khotimah Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan Istighosah di Kantor DPW PPP Jawa Tengah.

1. Bakti Sosial

Bakti Sosial dilaksanakan pada hari Ahad, 3 Januari 2010 di Yayasan Khusnul Khotimah Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Dihadiri oleh Pengurus Harian DPW PPP Jawa Tengah, Biro DPW, WPP dan GMPI. Rombongan berangkat bersama dari Gedung Berlian pukul 5.30 wib dipimpin oleh Wakil Ketua Drs. H. Istajib AS. Setelah sampai di lokasi, acara dilanjutkan dengan pengajian, dilanjutkan dengan tausiyah oleh Bapak Buchori Masruri. Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi yang diikuti oleh santri Yayasan dan DPW PPP Jateng.

Dalam kegiatan bakti sosial ini, DPW PPP Jateng memberikan santunan kepada 61 anak yatim asuhan Yayasan Khusnul Khotimah. DPW juga memberikan bantuan kepada Yayasan yang diterima oleh Ketua Yayasan Drs Mustaghfirin Asror.

2. Istighosah
Istighosah dalam rangka Harlah PPP ke-37 dilaksanakan di Kantor DPW PPP Jateng Jl. Raya Karanganyar Km. 12 Ngaliyan Semarang. Acara dimulai pada pukul 20.00 wib. Istighosah dipimpin oleh KH. Syarofudin Husein yang kemudian dilanjutkan dengan Pidato Politik oleh Ketua DPW PPP Jawa Tengah, Drs. H. Hisyam Alie. Sedangkan tausiyah disampaikan oleh Ketua MPW PPP Jawa Tengah KH Ahmad Haris Shodaqoh.

Setelah tausiyah, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPW PPP Jateng yang diberikan kepada generasi muda PPP yang diwakili oleh Maman Abdul Rahman. Kegiatan Istighosah ini dihadiri oleh MPW PPP Jateng, Pengurus Harian DPW, Biro, GMPI, WPP, PMII, beberapa majelis ta'lim dan masyarakat sekitar kantor DPW PPP Jawa Tengah.

Foto Baksos Harlah PPP ke-37

Foto-foto Harlah PPP ke-37

PERNYATAAN POLITIK DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

Setelah melakukan refleksi dan kontemplasi terhadap sejarah dan dinamika perkembangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selama 37 tahun serta mengamati perkembangan aktual politik nasional dewasa ini, kami Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah berkepentingan turut serta memberikan pemikiran dan pernyataan sebagai berikut :

1. Internal

• Menghadapi Mukernas di Medan pada 20 Januari mendatang, PPP perlu mempertimbangkan kembali posisi politiknya, karena sejarah kebesaran PPP hanya dilatarbelakangi oleh dua alasan utama, yakni PPP kembali menjadi partai ideologis, dengan mengibarkan bendera perjuangan politik Islam atau menjadi oposisi bersama-sama dengan kalangan nasionalis.
• Forum Mukernas perlu mengkaji aspek-aspek penting yang menjadi modalitas PPP sebagai oposisi seperti masalah sumber daya manusia, kemandirian, kemampuan serta kesiapannya jika pilihan tersebut merupakan pilihan terbaik dan ditetapkan oleh peserta Mukernas.
• PPP pelu kembali bersikap kritis, korektif dan memotori gerakan perlawabab terhadap penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud implementasi gerakan amar ma'ruf nahi munkar seperti dalam pengungkapan kasus Bank Century, Kasus Anggodo dan Agus Condro, Kasus Dana YPPI, dll.

2. Eksternal

• Pemerintah perlu segera merespons rekomendasi pansus yang berkembang selama ini termasuk didalamnya masalah penonaktifan pejabat negara yang terlibat langsung dalam kasus Bank Century.
• KPK perlu mempercepat proses hukum Anggodo dan Agus Condro guna mengembalikan kepercayaan hukum yang terkoyak selama ini.
• Menentang segala bentuk pelarangan kebebasan berpendapat, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan termasuk munculnya buku kontroversial Gurita Cikeas yang diributkan akhir-akhir ini.
• Presiden perlu segera mengambil sikap terkait usulan masyarakat agar mantan Presiden Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Semarang, 4 Januari 2009

Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Persatuan Pembangunan
Jawa Tengah

Ketua,

Drs. H. Hisyam Alie