Press Release

Soal Pengembang Jalan Tol Dalam Raperda 2009-2029

Dalam Raperda RTRW Jawa Tengah pasal 22 ayat (4) bahwa pengembangan jalan tol meliputi :
a. Pemantapan jalan tol Semarang seksi A, seksi B dan seksi C.
b. Pengembangan jalan tol Semarang - Solo
c. Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang - Demak - Kudus - Pati sampai perbatasan Jawa Timur
d. Pengembangan jalan tol sepanjang perbatasan Jawa Barat Pejagan - Pemalang Batang - Semarang
e. Pengembangan jalan tol sepanjang Solo - Sragen - perbatasan Jawa Timur
f. Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta - Solo
g. Pengembangan jalan tol Yogyakarta - Bawen
h. Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis - Cilacap - Yogyakarta

Seiring dengan jalannya PERDA RTRW Jawa Tengah tersebut, sebagai konsekuensi dari pembangunan jalan tol di Jawa Tengah dalam kurun waktu 20 tahu kedepan, maka di Jawa Tengah dalam kurun waktu 20 tahun akan kehilangan lahan pertanian atau perkebunan ribuan hektar.

Oleh karena itu kedepan kami berharap kepada semuapihak baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pemerinah kabupaten/kota agar berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan produktif akibat dari pengembangan jalan tol tersebut harus diantisipasi dengan kebijakan pembukaan lahan-lahan lain sebagai pengganti agar Jawa Tengah tetap surplus pangan dan tetap sebagai pemasok utama kebutuhan pangan nasional.

Semarang, 11 Maret 2010

Drs. H. Istajib AS
Anggota Pansus RTRW Jateng
Wakil Ketua FPPP DPRD Jateng

Press Release

Soal Wacana Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah Pindah Solo

Dalam Raperda RTRW Jawa Tengah yang sekarang dibahas oleh Pansus RTRW DPRD Jateng bersama eksekutif, dalam draft tidak ada pasal yang membahas masalah perpindahan ibukota provinsi Jawa Tengah dari Semarang ke Solo, yang ada adalah Bandara di Jawa Tengah terdiri dari :

1. Bandara Internasional Ahmad Yani di Semarang
2. Bandara Internasional Adi Sumarmo di Surakarta
3. Bandara di Cepu Blora
4. Bandara di Pemalang
5. Bandara di Cilacap

Saya menghargai wacana itu, akan tetapi saya tidak sependapat ibukota provinsi di Semarang dipindah di Solo. Semarang harus kita pertahankan sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah dengan segala potensi yang dimilikinya, akan tetapi Kota Semarang harus banyak berbenah, khususnya infrastruktur besar misalnya pelabuhan Tanjung Mas, Bandara Ahmad Yani, terminal dan fasilitas lainnya yang harus memadai setingkat ukurannya sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini diperlukan koordinasi yang solid dan kompak antara Pemkot, Pemprov dan Pusat.

Saya mendesak kepada Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo :

1. Untuk berada si depan dan jadi prakarsa atas segala hal yang berkaitan dengan ketertinggalan Jawa Tengah jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Barat.
2. Pemerataan pembangunan agar Jawa Tengah Utara, Selatan, Barat, Timur dan Tengah perkembangannya seimbang.
3. Mempertahankan Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan memiliki kemajuan setara dengan Surabaya dan Bandung dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Semarang, 3 Maret 2010

Drs. H. Istajib AS

Wakil Ketua FPPP DPRD Jateng

Anggota Pansus RTRW DPRD Jateng

Press Release

Soal Gula Impor Jateng Tahun 2010

Stok gula per tanggal 9 Februari 2010 ada 24,13 ribu ton, posisi gula ada di gudang PTPN dan pabrik gula. Jawa Tengah pada tahun 2010 akan impor gula sebesar 81 ribu ton. Sekarang sudah proses lelang dengan pihak :

PT. RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) sebesar 8.500 ton
PTPN IX sebesar 30.000 ton
PTPN XI sebesar 11.500 ton
Total 50.000 ton

Gula 50.000 ton tersebut akan masuk ke Jawa Tengah pada bulan Maret dan April 2010. Harga gula impor per kilo Rp 10.000,-.

Kebutuhan gula di Jawa Tengah per bulan 30.000 ton.

Harapan FPPP DPRD Jateng mendesak kepada gubernur Jawa Tengah dan pihak-pihak terkait yang lainnya agar gula impor masuk ke Jawa Tengah sebaiknya tidak melebihi pertengahan Maret 2010. Karena masa giling tebu rakyat pada tahun 2010 ini akan dimulai pada awal Juni 2010. Desakan ini agar masuknya gula impor tidak terlalu mepet dengan masa giling tahun 2010 sebab kalau melebihi bulan Maret, kami khawatir bisa mengganggu harga gula dari hasil giling tahun 2010 yang pada akhirnya akan merugikan petani tebu di Jawa Tengah. Selain itu juga kami mendesak kepada Gubernur Jawa Tengah dan pihak terkait tentang pergulaan agar mewaspadai kemungkinan adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan momentum masuknya gula impor mendompleng memasukkan gula impor secara gelap. Hal ini kalau terjadi akan merugikan masyarakat secara luas.

Semarang, 16 Februari 2010

Drs. H. Istajib AS
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah
Dan Wakil FPPP DPRD Jawa Tengah