Terwakilinya kekuatan politik umat di Jawa Tengah dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah, semata-mata untuk keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.


Senin, 04 Januari 2010

PERNYATAAN POLITIK DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

Setelah melakukan refleksi dan kontemplasi terhadap sejarah dan dinamika perkembangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selama 37 tahun serta mengamati perkembangan aktual politik nasional dewasa ini, kami Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah berkepentingan turut serta memberikan pemikiran dan pernyataan sebagai berikut :

1. Internal
  • Menghadapi Mukernas di Medan pada 20 Januari mendatang, PPP perlu mempertimbangkan kembali posisi politiknya, karena sejarah kebesaran PPP hanya dilatarbelakangi oleh dua alasan utama, yakni PPP kembali menjadi partai ideologis, dengan mengibarkan bendera perjuangan politik Islam atau menjadi oposisi bersama-sama dengan kalangan nasionalis.
  • Forum Mukernas perlu mengkaji aspek-aspek penting yang menjadi modalitas PPP sebagai oposisi seperti masalah sumber daya manusia, kemandirian, kemampuan serta kesiapannya jika pilihan tersebut merupakan pilihan terbaik dan ditetapkan oleh peserta Mukernas.
  • PPP pelu kembali bersikap kritis, korektif dan memotori gerakan perlawabab terhadap penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud implementasi gerakan amar ma'ruf nahi munkar seperti dalam pengungkapan kasus Bank Century, Kasus Anggodo dan Agus Condro, Kasus Dana YPPI, dll.

2. Eksternal
  • Pemerintah perlu segera merespons rekomendasi pansus yang berkembang selama ini termasuk didalamnya masalah penonaktifan pejabat negara yang terlibat langsung dalam kasus Bank Century.
  • KPK perlu mempercepat proses hukum Anggodo dan Agus Condro guna mengembalikan kepercayaan hukum yang terkoyak selama ini.
  • Menentang segala bentuk pelarangan kebebasan berpendapat, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan termasuk munculnya buku kontroversial Gurita Cikeas yang diributkan akhir-akhir ini.
  • Presiden perlu segera mengambil sikap terkait usulan masyarakat agar mantan Presiden Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Semarang, 4 Januari 2009

Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Persatuan Pembangunan
Jawa Tengah

Ketua,

Drs. H. Hisyam Alie

Tidak ada komentar:

Posting Komentar