FPPP MENOLAK KENAIKAN GAS ELPIJI 12 kg, 50 kg dan Industri
Kebijakan pemerintah menaikkan gas elpiji secara berkala (setiap bulan Rp. 100) untuk jenis tabung 12 kg, 50kg dan gas untuk industri bertentangan dengan semangat untuk mensejahterakan rakyat kecil.
Kebijakan konversi minyak tanah menjadi gas yang selama ini berjalan dengan baik justru ternoda dengan kebijakan menaikkan gas. Kami khawatir berdampak pada kenaikan harga-harga yang lain, sehingga upaya mensejahterakan masyarakat kecil jalan di tempat alias gagal.
Dibeberapa tempat di jawa tengah masyarakat sudah beralih dari tabung gas 12 kg ke tabung gas 3 kg. Tidak hanya itu, beberapa pelaku UKM juga melakukan hal yang sama seperti terjadi di solo, beberapa pelaku UKM sudah beralih ke elpiji 3kg sebab harganya lebih terjangkau.
Berdasarkan sumber dari PERTAMINA Pemasaran Jateng dan DIY, data realisasi elpiji Jateng dan DIY 12 kg pada tahun 2007: 11,057 juta tabung, 2008: 12,454 juta tabung dan 2009: 8,5 juta tabung (Januari-September). Ini menunjukkan pengguna gas elpiji 12 kg semakin menurun dan beralih ke tabung 3kg. Kondisi ini jelas akan berdampak pada kelangkaan gas elpiji 3 kg.
Kami berharap kepada pemerintah untuk tidak menaikkan gas elpiji dulu, karena perekonomian masyarakat belum membaik. Seharusnya pemerintah sebelum menaikkan gas terlebih dahulu mempersiapkan tata niaga gas, karena dipasaran beredar gas bersubsidi dan non subsidi, masyarakat yang berhak mendapatkan gas subsidi harus dilindungi.
Oleh karena itu kami berharap distribusi gas 3 kg bersifat tertutup melalui agen-agen tertentu dan pembelinya masyarakat miskin yang berhak menikmati gas subsidi dengan menggunakan kartu atau kupon.
Semarang, 19 Oktober 2009
Drs. H. Istajib AS
Wakil Ketua FPPP DPRD Jawa Tengah / Komisi D
Tidak ada komentar:
Posting Komentar